Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan program ambisius Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di seluruh Indonesia. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa program ini membutuhkan setidaknya 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di berbagai satuan layanan BGN di seluruh provinsi.

Dadan menegaskan bahwa karakteristik dan kebutuhan gizi masyarakat berbeda di tiap daerah. Oleh karena itu, kehadiran ahli gizi sangat penting untuk merancang menu makanan bergizi seimbang yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

“Minimal 30 ribu ahli gizi akan dibutuhkan untuk program ini. Mereka akan ditempatkan di setiap satuan layanan BGN yang tersebar di 34 provinsi,” ujar Dadan pada Simposium Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Senin (18/11).

Setiap satuan layanan di provinsi akan diisi oleh tiga pegawai BGN pusat, yaitu seorang pejabat pembuat komitmen (PPK), satu ahli gizi, dan satu ahli keuangan.

Program MBG ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia. Implementasi akan dimulai secara bertahap pada 2 Januari 2025 di 930 titik layanan dari Sabang hingga Merauke.

“Target penyelesaian distribusi makanan bergizi ini diharapkan rampung pada akhir 2025 atau paling lambat pertengahan tahun depan,” ungkap Dadan.

Untuk mendukung program ini, anggaran investasi tahunan sebesar Rp400 miliar telah disiapkan. Dana ini akan digunakan untuk pengadaan bahan pangan, dengan 95 persen bahan baku berasal dari petani lokal.

Program MBG juga bertujuan untuk mencegah bencana demografi, terutama di kalangan rumah tangga miskin. Menurut data BGN, keluarga miskin rata-rata memiliki enam anggota rumah tangga dan berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan, yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar.

“Program ini adalah langkah konkret untuk mengatasi masalah gizi dan regenerasi keluarga, serta untuk memastikan masa depan yang lebih sehat dan tangguh,” jelas Dadan.

Selain meningkatkan gizi masyarakat, program MBG juga menjadi penguat sistem pangan nasional. Dadan menegaskan bahwa investasi ini tidak hanya menguntungkan masyarakat penerima manfaat tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pertanian lokal.

Setiap provinsi juga akan memiliki anggaran operasional untuk satuan layanan BGN, yang berkisar antara Rp8-11 miliar per tahun. Jumlah ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal desa dan tingkat kebutuhan bahan pangan di masing-masing wilayah

BGN berharap program MBG dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan gizi di Indonesia. Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk ahli gizi, pemerintah daerah, dan petani lokal, program ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Ini adalah investasi untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat dan tangguh,” tutup Dadan.